Headlines News :
Home » , , » Tahun 2014 Puluhan Ribu Buruh Rokok di Kudus Terkena PHK

Tahun 2014 Puluhan Ribu Buruh Rokok di Kudus Terkena PHK

Written By admin kudusku on Senin, 04 Mei 2015 | 07:33

KUDUS,  Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) mencatat sepanjang tahun 2014 jumlah buruh rokok yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 10.000 orang. Pekerja yang kehilangan mata pencaharian itu berasal dari perusahaan besar dan kecil.

Dampak sosial berantai dari kejadian tersebut dipastikan akan terus membayangi padfa masa mendatang karena tidak semuanya mendapat pekerjaan pengganti.
Sekretaris Jendral Gappri, Hasan Aoni Aziz, mengemukakan hal tersebut kepada suaramerdeka.com, Minggu (3/5). Menurutnya, dua persoalan besar mengapa hal tersebut terjadi.

”Persoalan pertama yakni kecenderungan perubahan pengkonsumsian rokok keretek tangan (KT) ke mild.” katanya.
Kondisi tersebut awalnya dipicu pemberlakuan ketentuan tar dan nikotin harus rendah seperti yang diatur dalam PP 81 Tahun 1999. Meskipun regulasi tersebut sudah dicabut dan kemudian diganti PP 19/2003 dan menjadi PP 109/2012, dampaknya secara indusri dan pasar serta produk telah membentuk kondisi seperti sekarang ini.

Tanpa disadari, ketentuan soal rendahnya tar, memicu banyak dinamika di sektor industri rokok. Salah satunya, mendorong pabrikan melakukan investasi untuk produk keretek mesin. Melalui sistem produksi seperti itu, hanya butuh sedikit pekerja.

Selanjutnya, dengan tipe rokok seperti itu justru memicu ketergantungan impor tembakau karena produk lokal dianggap belum memenuhi ketentuan soal kadar tar dan nikotin. Dari rangkaian dinamika seperti itu yang akhirnya memicu pola konsumsi rokok.
”Konsumen terbiasa mengkonsumsi rokok yang ringan dan berfilter karena dianggap lebih aman dampak kesehatannya,” paparnya.
Gappri mencatat terdapat korelasi antara produksi rokok dengan tingkat PHK. Tahun lalu, tercatat terdapat penurunan produksi sebesar 0,5 persen dan tahun ini diprediksi mencapai 1,5 persen. Dari penurunan produksi rokok tersebut, jenis sigaret keretek tangan (SKT) masih mendukuki posisi tertinggi dengan 99 persen buruhnya merupakan pekerja perempuan.
Selanjutnya, penyebab kedua PHK massal di sektor industri rokok yakni keterlambatan pemerintah dalam mengantisipasi kebijakan cukai pada masa lalu yang cenderung berpihak pada usaha padat modal.

Hasan juga menilai pemerintah masih berorientasi pada target fiskal atau penerimaan negara dibandingkan penyelamatan buruh dan perlindungan produk heritage.
Sulit
Hasan memperkirakan sulit untuk membendung laju PHK rokok dalam waktu singkat. Namun begitu, hal tersebut secara perlahan dapat dikurangi bila pemerintah mempunyai komitmen untuk menyalamatkan industri rokok dalam negeri.

Diakui atau tidak, hingga saat sekarang sektor yang memberikan kontribusi pemasukan cukai puluhan triliun rupiah tersebut belum tergantikan. Artinya, ”mati”nya usaha rokok tidak hanya berdampak pada sisi pemasukan negara tetapi juga dapat merembet ke persoalan sosial.

Mengenai wacana pengalihan usaha, dia tidak begitu sependapat. Menurutnya, pengalihan usaha justru akan membuat usaha rokok khususnya di level menengah dan kecil akan benar-benar hilang. Padahal, menurutnya hal tersebut merupakan warisan budaya dan ekonomi yang sebenarnya cukup potensial.

”Saya justru mengharapkan adanya upaya penguatan terhadap mereka,” imbuhnya.
Salah satu bentuk penguatan dapat dilakukan dengan membuat kebijakan yang dapat memberi keleluasan kepada produsen rokok, khususnya golongan III atau yang berproduksi di bawah 300 juta batang per tahun. Regulasi yang dimaksud harus menyentuh aspek produksi, konsumsi, distribusi, iklan dan tarif yang lebih ”bersahabat” dengan mereka.

(Anton WH/CN19/SMNetwork)
Sumber/foto:suaramerdeka.com

Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. kudusku.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger