Headlines News :
Home » , » [Kudus] : Diduga Ada Pungli,Pengurusan Sertifikat Di Larikrejo Terancam Batal

[Kudus] : Diduga Ada Pungli,Pengurusan Sertifikat Di Larikrejo Terancam Batal

Written By admin kudusku on Selasa, 28 April 2015 | 21:13

KUDUS, Program pengurusan sertifikat tanah dalam Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) 2015 di Desa Larikrejo, Kecamatan Undaan dikhawatirkan batal.
Hal tersebut terkait kabar dugaan pungutan liar dalam pengurusan legalitas tanah tersebut. Pihak kecamatan tidak akan memproses pengurusan sertifikat sebelum ada kejelasan mengenai hal itu.

Camat Undaan Catur Widiyatno kepada Suara Merdeka, Selasa (27/4) mengatakan, di wilayah Undaan terdapat sekitar 200 peserta prona, yakni berasal dari Desa Wonosoco dan Larikrejo. Untuk Desa Wonosoco sudah berjalan baik. ”Hanya, di Desa Larikrejo terdapat sedikit kendala setelah adanya tuduhan pungli dalam pengurusan prona,” katanya.

Terkait hal itu, pihaknya sudah meminta keterangan ke desa. Pengertiannya, harus ada kejelasan kebenaran adanya tambahan biaya prona sudah ada Perdes-nya. Meski begitu pihaknya tetap minta desa untuk mengembalikan biaya tambahan.

Prona bisa berlanjut kalau ada klarifikasi resmi dan berita acara hasil sidak Komisi A. Rekomendasi Komisi A menjadi dasar pijakan proses selanjutnya.

”Kalau tidak ada itu, kami tidak akan meneruskan proses pembuatan sertifikat melalui prona,” tegas Camat Undaan didampingi Kasi Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD), Rifai,” katanya.

Kepala Desa Larikrejo, Kecamatan Undaan, Riswoto, ketika dikonfirmasi awak media mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan warga pemilik bidang tanah di desanya yang ikut dalam program prona. Terdapat 82 warga dengan 90 bidang tanah yang akan disertifikatkan melalui program yang diselenggarakan Badan Pertanahan Nasionl (BPN) setempat.
”Dari jumlah warga pemilik tanah di Desa Larikrejo tersebut, sekitar 20 warga berasal dari luar desa,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, mereka mengaku tidak pernah dipungut perangkat desa diluar ketentuan yang berlaku. Untuk pengurusan prona, warga masih mengeluarkan biaya untuk materai, patok dan notaris.

Kalau ada tambahan biaya seperti pologoro, sudah diatur dalam peraturan desa (perdes). Semua sudah disosialisasikan dan mereka sepakat.  ”Tetapi begitu sekarang ada tuduhan macam- macam, seluruh uang langsung kita kembalikan,” paparnya.

(Anton WH/CN39/SM Network)
*suaramerdeka.com

Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. kudusku.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger